ABSTRACT ekonomi PENDAHULUAN Peningkatan aktivitas pembangunan, baik dinegara maju

ABSTRACT

Kecenderungan yang dilakukan oleh nagara – negara yang
berkembang ataupun negara maju adalah memperbaiki kondisi ekonomi dengan cara berutang.
Lembaga keuangan internasional dan negara – negara kreditur memfasilitasi
negara – negara di dunia untuk meminjam dana untuk memperlancar pelaksanaan pembangunan
dinegara mereka. Akan tetapi semakin meningkatnya jumlah pinjaman luar negeri
ini tentunya akan berimbas kepada kondisi keuangan negara atau ekonomi dari
negara tersebut. Dampak lainnya adalah akan terjadi defisit fiskal. Metode yang
dapat dilakukan untuk memperbaiki kondisi ini adalah adalah melakukan
pemangkasan dalam belanja pemerintah atau dapat juga melalui peningkatan
penerimaan negara. Penerimaan negara dapat ditingkatnya dengan cara
mengoptimalkan penggunakan sumber daya yang dimiliki agar dapat meningkatkan
jumlah output nasional. Melalui peningkatan output nasional maka dapat
meningkatkan tingkat pertumbuhan ekonomi.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Key word: Utang, Defisit Anggaran, Defisit fiskal,
pertumbuhan ekonomi

PENDAHULUAN

Peningkatan
aktivitas pembangunan, baik dinegara maju maupun di negara – negara berkembang
membutuhkan modal yang sangat besar, dimana modal ini diperlukan  sebagai sumber investasi. Dalam pelaksanaan
pembangunan ini negara maju maupun negara – negara berkembang saling berhubungan
satu sama lain. Sumber pembiayaan pembangunan adalah dana dalam negeri yang
berupa devisa negara, tabungan baik masyarakat, swasta dan pemerintah. Fakta
yang terjadi adalah bahwa defisit anggaran selalu terjadi diberbagai negara.
Untuk menutupi defisit anggaran dan upaya untuk memperlancar pembangunan diperlukan
pinjaman dari luar negeri. Biasanya negara yang menjadi sumber pemberi hutang
adalah negara- negara maju seperti Jepang, Jerman, dan lain sebagainya.

Persaingan
dalam pembangunan menyebabkan kebanyakan negara mencari sumber pembiayaan lain
yaitu utang luar negeri. Utang luar negri ini bukan saja milik pemerintah
tetapi juga milik pihak swasta. Akibatnya tingkat ketergantungan negara yang
berutang terhadap negara pemberi utang sangat tinggi, selain itu juga
kebanyakan negara termasuk Indonesia menjadi terlena sehingga jumlah hutang
luar negeri semakin banyak, hal ini perlu adanya upaya untuk pengendaliannya.
Pemerintah harus menyusun strategi untuk memanfaatkan hutang luar negeri
tersebut dengan sebaik – baiknya dan mengendalikan jumlah hutang luar negeri
yang diciptakan oleh pihak swasta, dengan berbagai strategi dan
kebijakannya.  Salah satu kebijakan yang
terkait dengan pendapatan dan pengeluaran negara adalah kebijakan fiskal.

UTANG LUAR NEGRI

Secara
teoritis utang dapat dikelompokkan menjadi 2 kelompok yaitu utang dalam negri
dan utang luar negri. Utang dalam negri berkaitan dengan pembangunan
infrastuktur, pelayanan umum, pembangunan industri yang bersumber dari BUMN,
Pemerintah daeah maupun pemerintah swasta. Utang Luar negri berasal dari
lembaga keuangan internasional maupun negara – negara kreditor yang meliputi
bank dunia, Asian Development Bank, dan negara – negara kreditor seperti negara
Jepang, Jerman, Perancis dan lain sebagainya, selain itu juga berasal dari
Kredit Ekspor. Utang luar negri  terbagi
atas 2 kelompok yaitu untuk program dan proyek.

Berikut
ini terdapat 3 pendekatan mengenai utang luar negri. Pertama aspek materil,
dapat diartikan bahwa utang luar negeri adalah penambahan modal dalam negeri
yang berasala dari arus masuk modal dari luar negeri. Dari aspek formal, utang
luar negeri merupakan sumber penerimaan dari suatu negara yang digunakan untuk
meningkatkan investasi sebagai upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara tersebut.
Dari aspek fungsinya, pinjaman luar negeri dijadikan sebagai sumber pembiayaan
pembangunan oleh suatu negara. (Iqbal, 2001).

Beberapa
ahli ekonomi berikut juga menjelaskan tentang konsep utang. Terdapat 3 pemahaman
ahli ekonomi yang berkaitan dengan hubungan utang dengan tingkat pertumbuhan
ekonomi yaitu pemahaman Klasik atau Neo Klasik, pemahaman Keynesian dan pemahaman
Ricardian. Barsky, et. Al (1986), dalam artikelnya menjelaskan tentang
pandangan ekonom Klasik/Neo Klasik, dimana utang menjadi sumber dana yang
digunakan untuk mendanai belanja negara. Pinjaman luar negri ini mempunyai
dampak dalam jangka pendek terhadap perumbuhan ekonomi, akan tetapi dengan
terjadinya crowding out dampak ini
dalam jangka panjang tidak signifikan. crowding
–out mempunyai pengertian bahwa makin berkurangnya investasi swasta dalam perekonomian
sehingga dapat menyebabkan menurunnya nilai produk domestik bruto. Selanjutnya juga
dijelaskan pandangan ekonom Neo Klasik yang mengatakan bahwa informasi yang
diperoleh oleh setiap individu dalam kategori cukup. Akibatnya konsumsi
individu tersebut dapat direncanalan. Konsumsi individu semakin meningkat
akibat dari terjadinya defisit anggaran pemerintah, penanggulangan dari defisit
anggaran ini juga dari pinjaman luasr negri. Kondisi lain yang terjadi adalah pokok
utang dan cicilannya yang dibayarkan dalam jangka panjang akan menaikkan pajak yang
ditanggung oleh generasi berikutnya. Dengan asumsi yang mendasari adalah bahwa penggunaan
sumberdaya secara penuh, sehingga apabila terjadi peningkatan jumlah konsumsi maka
tingkat tabungan masyarakat akan menurun, sebaliknya suku bunga akan  mengalami peningkatan. Dengan adanya peningkatan
suku bunga ini maka permintaan pihak swasta akan terdorong turun. Berdasarkan
kondisi yang dijelaskan sebelumnya kaum Neo Klasik menyimpulkan bahwa dalam
kondisi tersebut adalah full employment, dimana defisit anggaran adalah permanen
dan investasi swasta akan berkurang akibat penytelesaian defisit anggaran
dengan utang luar negeri (Barsky, et al, 1986).

Sedangkan
Eisner (1989) dan Bernheim (1989), menjelaskan tentang paham keynesian.
Pertumbuhan ekonomi dipengaruhi secara signifikan karena adanya kebijakan
peningkatan anggaran belanja negara yang dibiayai oleh utang luar negeri.
Dengan adanya akumulasi modal maka pengaruh selanutnya adalah peningkatan permintaan
agregat sebagai pengaruh lanjut dari terjadinya akumulasi modal. Pandangan Kelompok
keynesian ini adalah pendapatan dan kesejahteraan mengalami peningkatan akibat
penutupan defisit anggaran pemerintah dengan utang luar negeri sehingga
konsumsi individu meningkat. Dampak selanjutnya ditanggung oleh generasi masa yang
akan datang. Dampak ini relatif lebih ringan.

Peningkatan
pendapatan nasional akan mendorong perekonomian. Kesimpulannya, kebijakan
menutupi defisit anggaran dengan utang luar negeri dalam jangka pendek akan
menguntungkan perekonomian dengan adanya pertumbuhan ekonomi (Eisner 1989 dan
Bernheim 1989),

 

KEBIJAKAN FISKAL

Kebijakan
fiskal mempunyai tujuan memperbaiki kondisi perekonomian untuk.  Metode yang dapat digunakan adalah memperbesar
dan memperkecil pengeluaran konsumsi (C), pengeluaran pemerintah (G), jumlah
transfer pemerintah (Tr) dan jumlah pajak (T) sehingga dapat mempengaruhi tingkat
pendapatan nasional (Nizar,  2009).

Bohn (1998)
menjelaskan pendekatan Keynes, kebijakan fiskal yang
ekspansif dapat menggerakan perekonomian, pemotongan pajak, peningkatan
pengeluaran, mempunyai efek ganda karena dengan cara menstimulasi tambahan permintaan
untuk barang konsumsi rumah tangga. Apabila pemotongan pajak dilakukan pemerintah
sebagai stimulus perekonomian, maka disposable income akan meningkat (Eisner, 1989)
dan (Bernheim, 1989).

Dalam menentukan
arah kebijakan fiskal sebenarnya dapat dilihat dari belanja dan pendapatan
negara.  Idealnya kebijakan akan lebih
ekspansif apabila belanja negara lebih besar dari pendapatan negara karena
mengalami defisit anggaran, sedangkan jika pendapatan  negara lebih besar dari belanja negara, hal
tersebut menandakan sedang mengalami surplus anggaran dan kebijakan yang
dilakukan lebih bersifat kontraktif.

Intinya kita
memberi terang pada temuan empiris yang umum: efeknya guncangan fiskal
tampaknya berubah sepanjang waktu. Misalnya, Perotti (2007) menemukan bahwa
efek pada konsumsi AS terhadap kenaikan belanja pemerintah positif dan
signifikan secara statistik di tahun 1960an dan 1970an, namun pada tahun 1980an
dan 1990an menjadi tidak signifikan. Kami menemukan perbedaan tajam dalam cara
otoritas fiskal AS menanggapi akumulasi hutang di dua contoh: sejak awal tahun
1980an, menyusul kejutan pengeluaran atau pajak, Kedua instrumen kebijakan
fiskal tersebut disesuaikan sesuaikondisi waktu agar stabil rasio utang. Hal
ini tampaknya tidak terjadi pada tahun 1960an dan 1970-an, bila tidak ada bukti
respons stabilisasi kebijakan fiskal.

UTANG DAN KAITANNYA DENGAN  DEFISIT FISKAL DAN PERTUMBUHAN EKONOMI SUATU
NEGARA

Terdapat
beberapa pandangan yang menyatakan tentang keterkaitan antara utang, kebijakan
fiskal dan pertumbuhan ekonomi. Pertama tentang sustainabilitas fiskal. Menurut
Chalk dan Hemming, (2000) sustainabilitas fiskal ini membahas tentang kemampuan
pemerintah membayar hutang dalam jangka panjang (solvency). Selanjutnya juga
dijelaskan bahwa agar solvency fiskal ini dalam kondisi baik maka kondisi
keuangan negara harus surplus. Jika tidak dalam keadaan surplus maka akan
terjadi krisis fiskal. Krisis fiskal ini akan menajdi beban bagi keuangan
negara, dampaknya adalah pertumbuhan ekonomi akan terhambat. Bahkan juga akan
mempengaruhi kondisi perekonomian. Terutama bagi negara – negara berkembang
pengaruh ini sangat besar sekali. Artinya akan mendorong terjadinya  capital outflow (Barnhill dan Kopits, 2003).

Glassburner (1979)
dan Snyder (1985), menjelaskan bahwa apabila disuatu negara pengeluaran atau
belanja pemerintah lebih besar dibandingkan dengan penerimaan yang diperoleh
maka defisit fiskal akan terjadi pada negara tersebut. Sehingga untuk menormalkan
kembali kondisi defisit fiskal ini maka perlu dilakukan dua hal yaitu pertama
pengurangi pengeluaran negara atau belanja pemerintah. Yang kedua adalah
mengupayakan peningkatan jumlah penerimaan negara.

Selanjutnya
Glassburner (1979) dan Snyder (1985), juga menjelaskan bahwa untuk membiayai
defisit anggaran dapat dilakukan oleh dengan mencetak uang (seignorage).
Keputusan mencetak uang akan menyababkan semakin banyaknya jumlah uang yang
beredar di masyarakat. Konsekwensi yang harus diterima adalah tidak
terkendalinya inflasi.

Dampak dari
defisit fiskal juga akan terjadi pada perekonomian secara keseluruhan. Sebagaimana
yang dijelaskan oleh Mankiw (2002) bahwa ekspansi anggaran pemerintah yang
terlalu eksesif akan menyebabkan kecenderungan terjadinya pelarian modal ke
luar negri (capital flight). Jika
negara tersebut hanya berfikir dalam jangka pendek maka akumulasi utang dalam
negeri dan utang luar negeri akan menyebakan akumulasi beban ekonomi semakin
besar. Sehingga dalam jangka panjang konsekuensi yang harus diterima adalah, utang
yang semakin besar ini akan menjadi tanggungan bagi genarasi berikutnya dimasa
yang akan datang.

Pandangan yang
berbeda diuangkapkan oleh Aliran Keynesian. Aliran Keynesian berpendapata bahwa
kondisi defisit sebagaimna yang dijelaskan diatas tidak selalu memberikan dampak
yang negatif pada suatu negara, akan tetapi juga terdapat dampak positifnya.
Kondisi defisit ini justru akan mendorong negara tersebut untuk menggunakan
sumber daya ekonomi secara lebih optimal. Dengan demikian output nasional juga
akan mengalami peningkatan (Eisner, 1989). Sementara itu,    pendekatan ekuivalensi Ricardian beranggapan
bahwa adanya ekspansi anggaran    belanja
pemerintah tidak meberikan pengaruh terhapadap perumbuhan ekonomi, atau bisa
dikatakan pengaruhnya adalah netral (Barro, 1974).

Blanchard, (2005) dalam
artikelnya menjelaskan bahwa bank sentral dapat menahan fluktuasi tanpa harus
menaikan tingkat suku bunga. Dicontohkan dalam artikelnya untuk membantu
memahami kasus ini adalah sebagaimana yang terjadi di negara Brasil pada tahun
2002-3. DiSaat itu, inflasi Brasil yang memikat sasaran program faltered.
Sementara itu, suku bunga cukup tinggi, bank sentral gagal memenuhi target
inflasi. Sebaliknya, pemerintah berusaha menstabilkan hutangnya dengan cara menaikkan
surplus primer menjadi lebih dari 3 persen dari produk domestik bruto (PDB). Meskipun
demikian, guncangan adverse mengancam untuk meningkatkan hutang publik tetap lebih
jauh, melawan niat kebijakan.

Adam, (2010),
dalam artikelnya yang berjudul Optimal
Monetary and Fiscal Stabilisation Policies menentukan kebijakan stabilisasi
moneter dan fiskal yang optimal selain itu juga menganalisa implikasi dari
berbagai tingkat utang pemerintah untuk hasil steady state ekonomi dan untuk
kebijakan stabilisasi yang optimal. Hasil penelitian Adam, (2010) ini
menunjukkan bahwa tingginya tingkat hutang pemerintah menghasilkan keadaan inferior steady states dan juga
menimbulkan perkembangan yang lebih fluktuatif baik untuk konsumsi maupun
penyediaan barang publik. Secara keseluruhan, batas keamanan yang diperlukan
untuk meningkatkan kebijakan fiskal dengan tingkat hutang pemerintah dan juga kebijakan
moneter mengalami penurunan. Juga, untuk kami kalibrasi awal pada defisit
fiskal tetap terkandung di dalam 3% dari baseline nilai dan pada dasarnya tidak
pernah melanggar batas yang dikenakan di bawah Stabilitas dan Growth Pact. Namun, kapan Rasio utang
pemerintah terhadap GPD tinggi dan standar deviasi guncangan jauh lebih besar
daripada yang disarankan. Dengan skenario awal, defisit fiskal mungkin
melanggar batas-batas yang dipaksakan oleh Stabilitas dan Growth Pact.

PEMBAHASAN

Kondisi negara
yang mempunyai utang secara berkelanjutan cenderung akan mengalami perlambatan
pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan hasil review diatas dapat kita lihat bahwa
terdapat beberapa langkah yang bisa dilakukan supaya utang yang berkelanjutan
tidak terjadi, yaitu

a.      
Kebijakan fiskal yang
dapat mengurangi pengeluaran pemerintah. Apabila jumlah pengeluaran atau
belanja negara berkurang akan mengurangi terjadinya defisit fiskal

b.     
Meningkatkan pendapatan
negara. Upaya yang bisa dilakukan adalah dengan menigkatkan jumlah output
nasional melalui pemanfaatan sumberdaya seoptimal mungkin

c.      
Meningkatkan volume
ekspor. Bagi negara pengekspor lebih mudah untuk menutupi hutangnya dibandingkan
negara pengimport.

d.     
Membuat kebijakan moneter
untuk melakukan pencetakan uang. Sehingga junlah uang beredar akan meningkat
tingkat suku bunga turun maka akan membuat negara investor luar enggan untuk
menginvestasikan dananya, sehingga hal ini dapat lebih memacu perkembangan
investor dalam negri.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil
review literatur yang dilakukan maka diperoleh kesimpulan bahwa:

1.     
Negara yang berutang
bukan saja negara – negara berkembang, tetapi negara maju juga mempunyai utang
terhadap negara lain untuk pelaksanaan pembangunan sebagai upaya untuk
meningkatkan pertumbuhan ekonomi

2.     
Utang yang berkelanjutan
akan menyebabkan terjadinya defisit anggaran atau defisit fiskal. Upaya yang
bisa dilakukan untuk menutupinya adalah dengan mengurangi jumlah belanja
pemerintah atau meningkatkan jumlah pendapatan negara

3.     
Peningkatan pendapatan
negara dapat dicapai dengan cara meningkatkan output nasional melalui
pengoptimalan penggunaan sumberdaya yang dimiliki.

4.     
Meningkatkan daya saing
dari produk untuk berkompetisi di pasar internasional

5.     
Meningkatkan volume
ekspor komoditi maupun produk unggulan yang mempunyai daya saing.

 

DAFTAR PUSTAKA

Adam, K.
(2010), “Optimal Monetary and Fiscal Stabilisation Policies”, OECD Economics
Department Working Papers, No. 765, OECD Publishing.

Arezki,
Rabah and Markus Brückner. 2010. Debt and Democracy. based on IMF Working Paper
10/53, “International Commodity Price Shocks, Democracy, and External Debt.

Barnhill,
T. M. dan G. Kopits (2003), “Assessing Fiscal Sustainability Under
Uncertainty,” International Monetary Fund

Barro, J.
Robert. 1989. “The Ricardian Approach to Budget Deficits” Journal of Economic
Perpectives vol. 3.

Barsky,
Robert B., Mankiw, N. Gregory, and Stephen P., Zeldes. 1986. “Ricardian
Consumers with Keynesian Propensities.” American Economic Review vol.76 (4).

Bernheim,
B. Douglas. 1989. A Neoclassical Perspective on Budget Deficits. The Journal of
Economic Perspectives vol. 3 no. 2.

Blanchard,
Olivier J. 2005. ”Fiscal Dominance and Infla-tion Targeting: Lessons from
Brazil.” InInflation Tar-geting, Debt, and the Brazilian Experience, 1999 to
2003, edited by C. Favero and F. Giavazzi. Cambridge, MA: MIT Press, 49–80. A
discussion of Brazil’s policy di-lemmas in recent years.

Bohn, Henning 1998: “The Behaviour
of US public debt and deficits”, Quarterly Journal of Economics, 113, 949-963.

Chalk dan
Hemming, 2000. Assessing Fiscal Sustainability in Theory and Practice.
International IMF Fund.

Eisner,
Robert. 1989. Budget Deficit: Rhetoric and Reality. The Journal of Economic
Perspectives vol. 3 no. 2.

Evans,
Paul. 1988. “Are Consumers Ricardian? Evidence for The United States”. Journal
of Political Economy vol. 96(5), pp.983-1004.

Mankiw, N.
G. (2002). Money and Inflation. Worth Publoshers.

Perotti,
Roberto (2007). “In Search of the Transmission Mechanism of Fiscal policy”;
NBER Macroeconomic Annual, forthcoming